Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk Penjual Online

Pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem perpajakan untuk mengikuti perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace.

Kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak agar proses pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, efisien, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk Penjual Online

Apa Itu PPh Pasal 22?

PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025, pemerintah menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pihak yang bertugas memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri dari transaksi yang dilakukan melalui platform mereka.

Tujuan Diterbitkannya PMK Nomor 37 Tahun 2025

Penerbitan PMK ini bertujuan untuk:

Meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan;
Menyederhanakan proses pembayaran pajak bagi pedagang online;
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak;
Menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara perdagangan online dan offline; serta
Meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital.

Siapa yang Menjadi Pemungut PPh Pasal 22?

Berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025, Menteri Keuangan dapat menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau marketplace sebagai pihak yang melakukan:

Pemungutan PPh Pasal 22;
Penyetoran pajak ke kas negara; dan
Pelaporan hasil pemungutan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Marketplace yang ditunjuk akan memungut pajak atas transaksi yang dilakukan oleh pedagang dalam negeri melalui platform mereka.

Marketplace yang Ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Seiring implementasi kebijakan tersebut, pemerintah telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yaitu:

PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli)
PT Shopee International Indonesia (Shopee)
PT Tokopedia (Tokopedia Tiktok Shop)
PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)

Keempat marketplace tersebut ditunjuk pada 1 Juli 2026 dan mulai melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi yang memenuhi ketentuan sejak 1 Agustus 2026. Pemerintah juga membuka kemungkinan penunjukan marketplace lainnya secara bertahap apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya.

Siapa yang Menjadi Subjek Pajak?

Subjek pemungutan dalam ketentuan ini adalah Pedagang Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang memperoleh penghasilan dari transaksi melalui marketplace dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam PMK 37 Tahun 2025.

Berapa Tarif PPh Pasal 22?

PMK Nomor 37 Tahun 2025 menetapkan bahwa besarnya PPh Pasal 22 adalah:

0,5% dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak tersebut dipungut pada saat pembayaran diterima oleh marketplace. Nilai yang telah dipungut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan.

Apakah PMK 37 Tahun 2025 Menciptakan Pajak Baru?

PMK Nomor 37 Tahun 2025 tidak menciptakan jenis pajak baru. Regulasi ini hanya mengubah mekanisme pembayaran PPh Pasal 22. Sebelum aturan ini berlaku, pedagang melakukan penyetoran pajak secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah marketplace ditunjuk sebagai pemungut, pemungutan dilakukan langsung oleh marketplace sehingga proses administrasi menjadi lebih sederhana bagi pedagang.

Manfaat PMK Nomor 37 Tahun 2025

Penerapan kebijakan ini memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

Mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pedagang online;
Mengurangi risiko keterlambatan pembayaran pajak;
Meningkatkan kepastian administrasi perpajakan;
Membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara; dan
Menciptakan sistem perpajakan digital yang lebih efisien.

PMK Nomor 37 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui marketplace. Inti dari kebijakan ini adalah penunjukan marketplace sebagai pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

Dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto (di luar PPN dan PPnBM), kebijakan ini bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih efektif di era ekonomi digital. Yang perlu dipahami, PMK Nomor 37 Tahun 2025 bukan memperkenalkan pajak baru, melainkan mengubah mekanisme pemungutan agar lebih praktis dan efisien bagi seluruh pihak yang terlibat.